SAROLANGUN.TV Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri membuka kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) dan Pengawasan perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Kamis (29/02/2024) di Aula Golden Hotel Sarolangun.
Kegiatan tersebut tampak dihadiri Kepala DPMPTSP Sarolangun Sahrudin Muis, SE, MM, Kabid perencanaan dan Pengembangan Iklim DPMPTSP Provinsi Jambi Amrizal, SE, Kabid Pengendalian Dan Penanaman Modal Desi Oktawati, SE, MM, Para Nara sumber Pimpinan Bank BPD Jambi Cabang Sarolangun Ridwan, SE, Para peserta kegiatan terdiri dari pelaku usaha PMA/PMDN, Kelompok Tani, UMKM dan Koperasi se-Kabupaten Sarolangun.
PJ Bupati Sarolangun mengatakan bahwa pada tahun 2024 ini sebelum melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan melalui aplikasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang disampaikan kepada Pelaku Usaha PMA dan PMDN.
Nantinya akan mendapat jawaban melalui aplikasi SIDAK OSS-RBA, pada tahun ini pengawasan terhadap pelaku usaha dibatasi sebanyak 15 Perusahaan tapi tidak menutup kemungkinan dalam melakukan pengawasan melebihi target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mencapai target realisasi investasi pada tahun 2024 sesuai dengan kewenangan daerah.
” Didalam Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha salah satunya adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),” katanya.
Dijelaskan Bachril Bakri bahwa Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah yang berisikan laporan mengenai perkembangan realisasi investasi yang berupa ada penambahan biaya modal tetap, penambahan tenaga kerja dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
